BRMP Kepri dan BPPMT Pekanbaru Perkuat Sinergi, Dorong Urban Farming Transmigrasi Batam

Batam – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau bersama Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Pekanbaru di bawah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi, mulai mematangkan rencana kerja sama dalam pengembangan pertanian berbasis urban farming di kawasan transmigrasi Tanjung Banun, Barelang, Kota Batam. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui optimalisasi lahan pekarangan.

Koordinasi yang dilaksanakan di Kota Batam pada 17 Juli 2026 tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Perumusan Konsep Standardisasi Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun yang telah digelar pada awal Juli lalu. Dalam pertemuan sebelumnya, Kementerian Pertanian melalui BRMP Kepulauan Riau dipercaya sebagai mitra dalam merumuskan pengembangan sektor pertanian, khususnya pemanfaatan pekarangan dan lahan terbuka dengan konsep pertanian perkotaan (urban farming).

Pertemuan dihadiri langsung oleh Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, didampingi Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian yang membawahi Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan, dan Penilaian Kesesuaian serta Ketua Tim Kerja Pendampingan Modernisasi Pertanian Wilayah I. Sementara itu, BPPMT Pekanbaru diwakili oleh Kepala BPPMT Pekanbaru, Ahmad Syahir, beserta jajaran.

Dalam pembahasan terungkap bahwa kawasan transmigrasi yang menjadi sasaran program saat ini telah dihuni sekitar 200 kepala keluarga. Aktivitas pemanfaatan pekarangan telah berjalan, namun masih memerlukan dukungan teknologi, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar mampu berkembang menjadi sumber pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga.

Sebagai langkah awal, kedua belah pihak merancang program pelatihan intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan yang akan dipadukan dengan pendampingan teknis budidaya. Saat ini, 10 Kelompok Wanita Tani (KWT) di kawasan tersebut telah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan bahkan telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan, termasuk mendaftarkan diri pada Lomba Budidaya Cabai untuk KWT, GEMARI, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, menegaskan bahwa BRMP Kepri siap mendukung pengembangan kawasan transmigrasi melalui penerapan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif.

“BRMP Kepulauan Riau akan mendukung dari sisi pengembangan pertanian berbasis urban farming, khususnya optimalisasi lahan pekarangan di kawasan transmigrasi. Ini merupakan pola kerja sama yang sangat baik antar kementerian untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujar Rudi Hartono.

Sebagai bentuk komitmen, BRMP Kepri akan menugaskan Liaison Officer (LO) sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kota Batam dan Tim untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Pada tahap awal, BRMP Kepri juga akan mendiseminasikan Varietas Unggul Baru (VUB) cabai, disertai pelatihan serta pendampingan teknis budidaya agar masyarakat mampu mengembangkan usaha tani pekarangan secara produktif.

Selain pengembangan tanaman hortikultura, koordinasi juga membahas pentingnya pembenahan kondisi tanah sebelum penanaman dilakukan. Masyarakat di kawasan transmigrasi diharapkan lebih banyak menanam komoditas produktif seperti sayuran, cabai, buah-buahan, dan tanaman buah dalam pot (tabulampot), 
sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan dalam waktu yang lebih cepat.

Di sisi lain, Ahmad Syahir menyampaikan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi akan dilakukan secara bertahap. Modul pelatihan telah mulai diterapkan di Provinsi Riau dan selanjutnya akan dikembangkan di Batam. Selain itu, kawasan Mess Patriot juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan unit pengembangan pertanian sebagai sarana pembelajaran dan percontohan urban farming bagi masyarakat.

"Target kami, pada bulan Oktober 2026 kawasan ini sudah mulai tampak hijau dan produktif," ungkap Ahmad Syahir.

Saat ini, kedua instansi juga tengah menyusun ruang lingkup kerja sama yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Draf kerja sama tersebut akan segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian BRMP Kepulauan Riau sebagai dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi lintas kementerian ini, diharapkan kawasan transmigrasi Tanjung Banun dapat berkembang menjadi kawasan permukiman yang hijau, produktif, dan mandiri pangan. Optimalisasi lahan pekarangan tidak hanya menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat sehingga tujuan utama program transmigrasi, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, dapat terwujud secara berkelanjutan.